Program Penyedian 9 Juta Lahan Bukan Hanya Tanggungjawab Kementerian ATR/BPN
 |
| Menteri ATR/BPN, Ferry Mursyidan Baldan |
Jakarta, Laras Post Online � Program penyediaan lahan Sembilan juta hektar tanah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, bukan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri ATR/BPN, Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, target penyediaan lahan 9 juta hektar, bukan hanya tanggungjawab Kementerian ATR/BPN tapi itu juga merupakan tanggungjawab Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan.
�Tugas kita adalah menyiapkan proses legalisasi asetnya,� jelas Ferry saat membuka Rapat Koordinasi Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2016 Sinkronisasi dan Harmonisasi Target 2016 Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja, pada Rabu (01/04/2015) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Untuk Prona, Ferry meminta kepada jajaran Kantor Wilayah serta Kantor Pertanahan agar dapat memanfaatkan yang sudah dianggarkan dan juga memanfaatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah.
Ia berpesan agar jangan terlalu ambil pusing dengan situasi politik di daerah. �Tugas kita adalah menjalankan program Prona untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan kita pusing dengan kondisi politik di daerah,� katanya.
Pada kesempatan itu, Ferry juga meminta kepada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk menyusun target kerja.
Rapat kerja diikuti oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi diseluruh Indonesia.
Mengenai Bank Tanah, Ferry mengatakan bahwa ini bukanlah sekedar menyimpan data tentang ketersediaan tanah saja serta bank tanah juga harus sejalan dengan kebijakan yang dibuat. Ferry menambahkan juga agar Bank Tanah ini segera dimulai tahun 2015 ini.
Pada kesempatan yang sama, Ferry mengatakan bahwa tidak ingin ada lagi pengklasifikasian Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan. Alasannya karena setiap Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab yang sama yaitu melayani masyarakat. Ferry juga tidak akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). �Sidak itu tidak memberikan efek positif,� ujar Ferry.
Ferry juga menyebutkan bahwa ia akan lebih mengedepankan aspek harmonisasi dan akan menuntaskan mutasi di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
Dia juga menyatakan telah mendengar masukan ibu-ibu anggota Dharma Wanita Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. �Dalam mutasi nanti, saya akan menyatukan mereka yang terpisah dari keluarganya,� katanya.
Dalam Rapat koordinasi tersebut, Ferry juga mengatakan perlunya mengolaborasi hasil-hasil Rapat Kerja Nasional yang telah diselenggarakan pada awal tahun ini, untuk itu pada bulan Mei nanti akan diadakan pertemuan tengah tahun di Yogyakarta. (her)
Tidak ada komentar