Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Capai IKM Tertinggi

Baca Juga

Jakarta, Laras Post  Online � Meski memiliki jumlah pemohon pelayanan tanah tertinggi secara nasional, dengan kondisi ruang pelayanan yang relatif sempit, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berhasil mencapai peringkat ketiga Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) secara nasional.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dirwan Dachri ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya menyatakan, apresiasi kepada jajaran bawahannya, terutama yang berhubungan langsung  dengan masyarakat pemohon pelayanan pertanahan. �Berkat dedikasi, loyalitas dan profesionalitas pegawai, maka pelayanan Kantor BPN Kabupaten Bekasi, mendapat penilaian terbaik pada penelitian Indeks Kepuasaan Masyarakat,� ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini jumlah pemohon pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi cukup tinggi, bahkan bisa tertinggi secara nasional, yakni mencapai 20 ribu pemohon setiap bulan, bahkan surat-surat pertanahan yang masuk mencapai 10 kg setiap harinya. �Dalam sebulan bisa sampai 20.000 pemohon. Ini luar biasa tinggi, bahkan yang terbanyak se Indonesia,� ujarnya, kepada Laras Post, melalui telepon seluler pada Jumat (10/4/2015).

Ia menyebutkan, dengan jumlah pemohon sebanyak itu, pihaknya berencana akan memperluas tempat layanan yang ada di kantornya, sehingga masyarakat dapat merasa lebih nyaman terhadap pelayanan yang diberikan. 

Menanggapi hal ini, aktivis penggiat anti korupsi C Herry SL menyatakan, ruang pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, saat ini Nampak kurang memadai jika dibanding dengan jumlah pemohon, sehingga pemohon sering terlihat berjubel memenuhi ruang pelayanan. 

Ia menyebutkan, untuk mengatasi membludaknya pemohon, perlu dilakukan penambahan loket pelayanan dan dilakukan perluasan ruang pelayanan. Dengan demikian pelayanan akan menjadi lebih mudah dan cepat. �Kedepan perlu diupayakan perluasan tempat pelayanan dan penambahan loket, sehingga baik para pemohon maupun petugas menjadi lebih nyaman dan pada akhirnya akan semakin meningkatkan indek kepuasan masyarakat,� ujarnya.

Demikian juga menurutnya, perlu dilakukan perluasan terhadap ruang arsip. �Kalau berkas yang masuk bisa mencapai 10 kilogram perhari, bisa dibayangkan betapa menumpuknya arsip. Saya kira ruangan penyimpanan arsip juga perlu diperluas,� tuturnya.

Lebih lanjut C Herry SL menyatakan, dengan ruangan pelayanan yang memadai, maka pengawasan terhadap petugas pelayanan dapat lebih mudah dilakukan. 

Sementara itu sebelumnya, Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kurnia Toha menyebutkan, Puslitbang Kementerian ATR/BPN telah melakukan penelitian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada tahun 2014.

Penelitian IKM

Hasil penelitian IKM itu yakni, posisi pertama diraih Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan skor 79,37, kedua Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan skor 79,25, ketiga Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan skor 76,86, keempat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan skor 75,65 dan kelima Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan skor 75,59.

Disebutkan, penelitian dilaksanakan pada 28 Kantor Pertanahan yang tersebar di 14 Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan jumlah/volume berkas pelayanan tinggi. Dari 14 Kanwil BPN dengan jumlah/volume berkas pelayanan tinggi tersebut kemudian ditentukan Kantor Pertanahan yang menjadi sampel penelitian. 

Berdasarkan stratifikasi jumlah berkas pelayanan petanahan kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang dan rendah. 

Penelitian kemudian dilakukan di 28 Kantor Pertanahan, yaitu 14 Kantor Pertanahan yang mewakili kantor dengan jumlah pelayanan tinggi dan 14 Kantor Pertanahan yang mewakili kantor dengan jumlah pelayanan sedang.

Jumlah responden survei sebanyak 3.881 orang, yakni masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pertanahan.

Adapun unsur-unsur yang diobsevasi untuk mendapatkan IKM meliputi, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Hasil penelitian tersebut diantaranya menggambarkan secara garis besar bahwa Nilai IKM Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota adalah 70,80. Kinerja unit pelayanan tersebut berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori baik. 

Selanjutnya tiga unsur pelayanan yang tertinggi adalah (1) unsur keamanan; (2) kesopanan dan keramahan petugas serta (3) kemampuan petugas pelayanan.  Sedangkan tiga unsur pelayanan yang terendah meliputi (1) Kecepatan pelayanan; (2) Kepastian jadwal pelayanan dan (3) prosedur. (iskandar/djoko r/ram)